Ideas Law

Hukum harus di pihak korban kekerasan seksual

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Hukum harus di pihak korban kekerasan seksual "Setelah pelaku diberikan hukuman penjara, pengadilan seharusnya menambah hukuman berupa tanggung jawab secara finansial kepada pelaku untuk keperluan pemulihan korban." - Sri Wiyanti Eddyono

Wacana tentang perlindungan hak-hak korban disuarakan secara nyata di tingkat Global pada era 2000an termasuk di Indonesia, tetapi penanganan korban masih dalam situasi yang di dalamnya sistem peradilan pidana pada umumnya kurang memberi perhatian pada hak-hak korban.

Hal ini mengemuka pada “Seminar Nasional Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Berbagai Perspektif” yang diselenggarakan Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Kamis (7/12/2017) di Ruang Pansus C, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta.

Salah satu anggota DPR RI inisiator RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Ammy Amalia Fatma Surya yang menjadi keynote speaker mengatakan bahwa RUU ini juga menitik beratkan pada hal-hal di luar hukuman pidana, antara lain mengenai kewajiban penanganan korban.

“Dari awal korban harus sudah diberi pendampingan, bagaimana cara pelaporan sehingga korban ini merasa aman, sebab banyak kasus yang tidak terlaporkan dikarenakan budaya kita mengatakan itu aib keluarga, tabu untuk dikemukakan,” ujar anggota DPR dari fraksi PAN ini.

Banyak korban yang berada di bawah ancaman sehingga mereka takut atau mengalami trauma psikologis sehingga tidak bisa menceritakan dengan jelas kronologis kejadiannya.

“Di bawah ketakutan dan kondisi trauma inilah kita melakukan pendampingan terhadap korban. Proses pemulihan itu sebetulnya harus ada sejak awal pelaporan dan konseling, sehingga korban bisa menyampaikan kronologis kejadian secara jelas kepada penyidik khusus yang sudah mendapatkan pendidikan tentang korban kekerasan seksual,” jelas Ammy.

Hal ini dibenarkan ahli pidana Sri Wiyanti Eddyono yang menjelaskan pentingnya para tenaga penegak hukum spesialis untuk menangani kasus kekerasan seksual.

“Harus ada penyidik khusus ketika memeriksa, juga hakim khusus yang dapat menggali fakta-fakta dalam persidangan, tahu bagaimana bertanya pada korban dengan memahami bagaimana kondisi traumatis korban kekerasan seksual,” ujar perempuan yang biasa dipanggil Mbak Iyik ini.

Lebih lanjut, menurutnya setelah pelaku diberikan hukuman penjara, pengadilan seharusnya menambah hukuman berupa tanggung jawab secara finansial kepada pelaku untuk keperluan pemulihan korban. Segala proses mulai dari pelaporan hingga pascaputusan pengadilan harus dipikirkan secara matang.

Seminar yang diikuti berbagai kalangan, antara lain mahasiswa, perwakilan LSM, pegawai dan tenaga ahli di lingkungan DPR RI ini juga menghadirkan narasumber Komisioner Komnas Perempuan Sri Nurherwati dan pakar psikologi E. Kristi Poerwandari.

 

Menyisir korban gempa Jawa Barat
Upaya memaksimalkan penyaluran bantuan pangan
Film pendek untuk  memperkenalkan karya anak bangsa kepada dunia
Melalui Jasa Marga, pemerintah terbitkan obligasi luar negeri untuk danai infrastruktur
Pertamina harus segera atasi kelangkaan gas 3kg
Fetching news ...