News Law

Mushalla pun dijadikan tempat pelecehan seksual oleh guru

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Mushalla pun dijadikan tempat pelecehan seksual oleh guru

Komisioner Bidang Pendidikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti mengungkapkan sejumlah kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum guru mayoritas terjadi di dalam lingkungan sekolah. Bahkan, ada oknum guru cabul yang melakukan pelecehand di mushalla

"Ada yang dilakukan di toilet, ruang kelas, ruang OSIS, bahkan di mushalla, tepatnya di ruang penyimpanan karpet. Bahkan ada guru yang melakukan kekerasan seksual di depan murid-murid lainnya," kata Retno dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (19/03/2018).

Retno mengatakan selain di lingkungan sekolah, kekerasan seksual yang dilakukan oknum guru juga terjadi saat kegiatan ekstrakurikuler atau wisata, misalnya di perkemahan atau bus pariwisata.

Korban bisa mencapai puluhan murid, karena pada beberapa kasus, pelaku telah melakukan aksinya selama beberapa bulan, bahkan sudah berjalan beberapa tahun.

"Trennya berubah. Kalau sebelumnya korban kebanyakan anak perempuan, data terakhir justru mayoritas korban adalah anak laki-laki. Mayoritas usia SD dan SMP," tuturnya.

Dia mencontohkan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oknum guru di Kabupaten Tangerang dengan korban 41 siswa, di Jombang dengan korban 25 siswi, di Jakarta dengan korban 16 siswa, di Cimahi dengan korban tujuh siswi dan di Surabaya dengan korban 65 siswa SD.

Oleh karena itu, KPAI mendorong pendidikan kesehatan reproduksi di kalangan peserta didik dimulai dari jenjang taman kanak-kanak hingga SMA/sederajat.

"Sedari dini anak harus dididik melindungi tubuhnya agar tidak disentuh oleh orang lain selain dirinya sendiri," katanya.

Selain itu, KPAI juga mendorong sekolah untuk membuka posko pengaduan dan mendorong murid-muridnya untuk berani melapor bila mengalami kekerasan baik fisik, psikis, finansial maupun seksual.

Juga perlu ada sistem perlindungan supaya murid yang menjadi korban atau saksi kekerasan di sekolah juga terlindungi.

Kekerasan pada anak laki-laki meningkat

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto mengatakan kekerasan seksual terhadap anak laki-laki mengalami peningkatan, terlihat dari beberapa kasus yang terjadi di beberapa daerah.

"Data sementara ada 223 anak laki-laki yang menjadi korban dengan berbagai modus. Kami akan terus mengawal kasus-kasus tersebut agar proses hukumnya berjalan dengan baik," kata Susanto.

Susanto mengatakan beberapa kasus kekerasan seksual dengan korban anak laki-laki pernah terjadi di Aceh. Pelaku berusia 40 tahun membujuk 26 anak laki-laki melakukan hubungan seksual sesama jenis dengan modus mengajak bermain bersama.

Kasus serupa juga terjadi di Tangerang dengan korban 45 anak berusia tujuh tahun hingga 15 tahun dengan modus diajarkan ilmu memikat lawan jenis atau "semar mesem".

"Di Jambi, ada 80 anak yang belum semuanya disodomi, dengan modus melalui media sosial," ujarnya.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak laki-laki juga terjadi di Purbalingga terhadap 13 anak pada 2016. Sementara itu, di Banyumas, tujuh anak laki-laki menjadi korban kekerasan seksual setelah diperlihatkan video porno.

"Di Karanganyar ada laki-laki berusia 29 tahun yang melakukan kekerasan seksual kepada 17 anak berusia delapan tahun hingga 10 tahun. Pelaku mengaku pernah dicabuli seniornya sebelumnya," tuturnya.

Kekerasan seksual terhadap anak laki-laki juga terjadi di Tapanuli Selatan dengan korban 42 anak oleh pelaku berusia 35 tahun.

Sebelumnya, KPAI dan IDI (Ikatan Dokter Indonesia) mendorong korban untuk berani melaporkan tindakan kekerasan. Kedua lembaga ini pun memperjuangkan biaya visum korban kekerasan seksual ditanggung BPJS Kesehatan sehingga korban yang sulit secara ekonomi bisa melanjutkan proses hukum yang membutuhkan Visum et Repertum (VER).

"KPAI dan PB IDI bersinergi memperjuangkan biaya VER pada korban kekerasan seksual ditanggung oleh BPJS," kata Komisioner KPAI bidang Kesehatan dan NAPZA Sitti Hikmawatty di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Dia memandang perlunya biaya terkait penegakan VER pada korban korban kasus kekerasan seksual dan penganiayaan khususnya terhadap perempuan dan anak dapat dibiayai BPJS, terlebih saat ini angka kejadian kekerasan ini semakin meningkat prevalensinya.

Berdasarkan rujukan KUHAP, kata dia, biaya visum itu memang menjadi tugas dan tanggung jawab negara. Selama ini karena visum itu dilakukan untuk kepentingan penyidikan harus dialokasikan kepolisian.

Akan tetapi, lanjut dia, polisi sering mengeluh ketika tidak ada anggaran yang dialokasikan untuk visum korban. Pada akhirnya beban visum menjadi tanggung jawab korban.

"Ini tragis. Sudah korban mengalami kerugian immateril, psikis yang terlukai, harus pula korban rugi secara materi. Maka kami bersikeras hal ini harus di atur dalam JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional," kata dia.

Dalam praktik, terkadang terdapat unit Perlindungan Perempuan dan Anak yang akhirnya melakukan patungan supaya diketahui kondisi korban lewat visum, terutama bagi yang tidak memungkinkan secara ekonomi.

Sementara itu, perwakilan PB IDI Kusniah mengatakan pada banyak kasus RS tidak tega membebankan biaya visum pada korban yang ditangani. Korban dan keluarga korban ketika mendapat rujukan supaya melakukan visum berpikir VER dibiayai negara.

"Hal itu tidak salah, tapi kami jadi tidak bisa menagihkan hal ini kepada siapa-siapa sehingga menjadi beban tersendiri bagi RS," kata dia.

300 Purnawirawan Jenderal TNI dukung Prabowo-Sandi
 Ini alasan perempuan IJMA dukung Jokowi-Ma'ruf
DPR ingatkan pendukung paslon untuk bersikap dewasa selama Pilpres
Ma'ruf Amin optimistis P-IJMA raup banyak suara perempuan di Pilpres
Manfaat yoghurt untuk kecantikan alami
Dapat nomor urut 2, ini respons Timses Prabowo-Sandi
Mengenang sosok menteri termiskin kesayangan Soekarno dan Soeharto
Ini tiga tugas wajib caleg Gerindra
Prabowo-Sandi ke KPU diiringi drum band dan pencak silat
Jokowi minta Menko panggil Mendag dan Kabulog terkait polemik beras
 Jokowi-Ma'ruf ambil nomor urut di KPU ditemani oleh Ketum Parpol
Rupiah menguat imbas sentimen positif dari Bank Dunia
Polemik beras dapat timbukan kecurigaan di masyarakat
Dieliminasi KPU dari daftar caleg DPD, Oso melawan
Meski memaafkan, SBY tetap akan bongkar fitnah Asia Sentinel
Fetching news ...