News Law

Politisi terima uang transfer untuk pindah partai harus lapor KPK

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Politisi terima uang transfer untuk pindah partai harus lapor KPK "Teman-teman yang pindah dan kemudian dia menerima sesuatu, transfer pembiayaan itu harus lapor KPK." - Arsul Sani

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengingatkan politisi yang menerima transfer uang untuk pindah partai supaya melapor ke KPK. Dia menilai uang tersebut adalah bagian dari korupsi, yakni masuk kategori gratifikasi.

"Teman-teman yang pindah dan kemudian dia menerima sesuatu, transfer pembiayaan itu harus lapor KPK. Itu gratifikasi loh. Misal, saya pindah dan nerima sesuatu dari partai baru atau siapa sajalah. Itu kan saya harus lapor KPK. Kalau tidak bisa jadi kasus hukum," kata Arsul saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/07/2018).

Arsul menyatakan hal tersebut mengomentari kabar kader PAN Lucky Hakim menerima uang transfer Rp2 miliar untuk pindah ke Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Selain Lucky, kader PPP yang juga mantan peragawati Okky Asokawati, pun melompat ke NasDem.

Sebelumnya, Ketum PAN Zulkifli Hasan menyebut calon legislatif yang pindah partai sudah seperti pemain sepak bola. Pasalnya, perpindahan tersebut melibatkan uang “transfer” dengan nilai miliaran rupiah

Terkait Lucky, Zulkifli mengatakan jumlah transfer yang diterima Lucky Hakim yaitu senilai Rp2 Miliar. Dia mengklaim mengetahui nominal tersebut dari pesan singkat yang ia terima.

"Kalau Lucky, transfer Rp 2 Miliar dari 5 Miliar udah diterima. Transfer 5 Miliar, tapi udah diterima 2 Miliar. Dia sms ke saya, Ada WA-nya, selain karena PAW (pergantian antarwaktu) ya," lanjutnya.

Zulkifli juga mengungkapkan dana besar yang diterima caleg-caleg yang pindah tersebut kedepannya akan berdampak buruk pada politik Indonesia. Ia mengatakan dana pinangan itu akan memicu suburnya korupsi di Indonesia.

"Saya rasa kehancuran akan datang, ya, kalau semua diukur pakai uang; kalau pemilihan bupati pakai uang, pemiliham gubernur uang, pilihan apa-apa uang. Ya saya kira pasti korupsi merajalela," ujarnya.

Akan tetapi, Lucky membantah kepindahannya ke Nasdem karena tawaran dana. Ia menyebutkan tidak nyaman bersama PAN karena kerap kali menerima ancaman dipecat.

"Selama tiga tahun di PAN selalu saya dalam ancaman PAW. Semua orang DPP PAN tahu ini. Bolak-balik saya disidang untuk diambil kursi DPR saya. Ini sangat tidak nyaman, saya enggan membuka ke media selama ini karena menjaga nama baik banyak orang," kata Lucky.

Lucky mengatakan dirinya telah di pecat oleh Dewan Pimpinan Pusat secara sepihak sejak Januari yang lalu. Kemudian, Lucky secara resmi keluar dari PAN pada 11 April 2018.

Sementara itu, Arsul mengingatkan supaya para politisi menjaga etika politik dengan terlebih dulu mengajukan pengunduran diri atau izin sebelum pindah ke partai lain.

"Seperti yang ditunjukkan oleh Mbak Titik Soeharto. Ketemu dulu sama pimpinan partainya, mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota partai dan anggota DPR yang lain," kata Asrul.

Asrul menyesalkan beberapa kader partai politik tidak melakukan pengajuan proses pengunduran diri yang sesuai. Bahkan, beberapa dari mereka yang pindah partai adalah orang-orang yang terkenal.

"Nah ini saya menyesalkan bahwa orang DPR dan DPRD yang pinter-pinter bahkan jadi pengajar etika, tapi kok standar etika politiknya tidak seperti Mbak Titiek Soeharto atau dulu bang Akbar Faizal waktu pindah dari Hanura ke NasDem," lanjutnya.

Jelang debat, Zulkifli Hasan sarankan Prabowo-Sandi santai-santai
Rizal Ramli tak percaya lembaga survei
Ignasius Jonan mangkir, DPR kecewa
Anggota DPR banyak tak lapor harta kekayaan, ini kata sang Ketua
TKN pertimbangkan gelar pidato kebangsaan ala Jokowi
Arus modal masuk berpotensi buat IHSG naik hari ini
Kemendikbud tak ingin ada sekolah favorit
Ini tiga ciri pemerintahan Jokowi otoriter menurut Amien Rais
 Lagu Jogja Istimewa dijiplak pendukung Prabowo, Ini respons Kubu Jokowi
PKS nilai pidato Prabowo tepis anggapan pesimisme
Kubu Prabowo minta KPK periksa Tjahjo Kumolo terkait kasus Meikarta
Aktivis 98 desak negara serius tuntaskan kasus penculikan dan pelanggaran HAM
BPN bantah pidato Prabowo nihilkan prestasi Indonesia
Kubu Jokowi nilai Prabowo hanya daur ulang isu lama
Cinta dan kehilangan
Fetching news ...