Penolakan investasi pada tanah wakaf rakyat Aceh di Mekah

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Penolakan investasi pada tanah wakaf rakyat Aceh di Mekah Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil meminta Pemerintah Aceh untuk menolak rencana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang ingin berinvestasi di tanah wakaf milik rakyat  Aceh di Mekah. Bentuk investasinya adalah pembangunan hotel di atas tanah wakaf tersebut. 

Hal ihwal penolakan yang disampaikan Nasir Djamil itu sehubungan dengan penyataan Kepala BPKH Anggito Abimanyu seusai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pertemuan itu salah satunya membicarakan rencana investasi terhadap tanah wakaf Aceh di Mekah.

“Saya rasa ini merupakan isu yang sangat sensitif bagi masyarakat Aceh. Kalau benar rencana BPKH itu maka gubernur sebagai Kepala Pemerintahan Aceh wajib menolaknya," ujar Nasir pernyataan tertulis di Jakarta, Senin (12/03/2018).

Menurut Nasir, BPKH harusnya paham dan mengerti sejarah dan peruntukkan tanah wakaf ini sebelum mengajukan rencana investasi. Sebab, tanah wakaf itu memiliki nilai historis dan hubungan emosional yang sangat kuat  dengan rakyat Aceh. "Selama ini jemaah haji asal Aceh selalu mendapatkan hadiah berupa uang dari hasil pengelolaan tanah wakaf tersebut. Jika rencana investasi tidak sesuai  dengan ikrar wakaf dan peruntukannya maka rakyat Aceh berhak menolaknya,” kata Nasir. 

Menurut Nasir, dalam berbagai sumber dapat kita pahami bahwa ikrar wakaf Baitul Asyi ini yang dilakukan pada tahun 1224 H/1809 M dihadapan Mahkamah Syar’iyah jelas diperuntukkan untuk jamaah haji asal Aceh atau jika tidak ada orang Aceh di Mekah boleh diperuntukkan untuk pelajar dari nusantara. Hal ini yang harusnya menjadi patron dari BPKH dalam rencana investasinya terhadap tanah wakaf milik Aceh di Mekah. 

Di samping itu, politisi PKS ini juga meminta BPKH lebih sensitif terhadap perasaan masyarakat Aceh. Hal ini penting dikarenakan ingatan kolektif masyarakat Aceh terkait wakaf dan sumbangan yang diserahkan dan atau dikelola oleh pemerintah pusat dalam sejarahnya selalu melahirkan kekecewaan  bagi masyarakat Aceh. Oleh karenanya menurut Nasir, jangan sampai nantinya investasi terhadap tanah wakaf milik Aceh menjadi sebab lahirnya kekecewaan yang baru karena tidak adanya ruang keadilan atau keuntungan secara materi dan immateri bagi masyarakat Aceh. 

Selanjutnya, Nasir Djamil meminta kepada BPKH  khusus untuk pengelolaan dan skema investasi terhadap tanah wakaf milik Aceh tetap dikelola oleh Pemerintah Aceh supaya sesuai dengan ikrar wakaf dan peruntukkannya. “Sebenarnya ada banyak rencana investasi BPKH di Arab Saudi, salah satunya ialah terhadap tanah wakaf milik Aceh. Sehingga, untuk menghindari polemik dan isu-isu miring lainnya, baiknya terkait tanah wakaf milik Aceh diserahkan sepenuhnya pengelolaannya kepada Pemerintah Aceh saja, tentu dengan supervisi dari BPKH untuk menjamin keselarasan program-program investasi Indonesia lainnya di Arab Saudi,” tutup Nasir.

Meluruskan cara pandang tentang pernikahan dan keluarga
Charta Politica: Pemindahan posko pemenangan BPN ke Jateng hanya psywar
Reforma Agraria era Jokowi dinilai di lajur yang benar
Markas BPN pindah, TKD: Apa urgensinya?
PAN akan sanksi DPD membelot ke kubu Jokowi
Cara Khabib Nurmagomedov habiskan 100 ribu dolar pertamanya
DPR minta Kemendagri ungkap e-KTP tercecer
Ibu dan bayi perempuannya tewas karena dokter mabuk
Dua RS Belanda hentikan impor potongan tubuh manusia dari AS
Filipina batal beli helikopter Rusia karena takut AS
Sejumlah kapal perang Rusia masuki  India
Salah sebut gelar Nabi, Prabowo dituntut minta maaf ke umat Islam
Sandiaga ganti strategi, BPN pindah posko pemenangan
Berkarya sebut dosen Universitas Andalas latah dan tak paham tata negara
Ma'ruf Amin ajak santri tangkal kebohongan Jokowi PKI
Fetching news ...