Gerindra daftarkan mantan koruptor di Pileg 2019

REPORTED BY: Siti Dzakiyyah

Gerindra daftarkan mantan koruptor di Pileg 2019 ".. yang bersangkutan itu dicalegkan kembali karena masih sambil menunggu proses judicial review di Mahkamah Agung," - Sufmi Dasco Ahmad

Komisi Pemilihan Umum telah mensahkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang larangan mantan narapidana korupsi untuk maju di pemilihan legislatif 2019. Meskipun sudah ditetapkan, tetapi masih ada beberapa partai politik yang tetap mendaftarkan calon legislatif di Pileg 2019.

Salah satu parpol yang mendaftarkan caleg mantan terpidana korupso adalah Gerindra. Gerindra mengakui tetap mendaftarkan Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufiq  di Pemilihan Legislatif 2019 dengan beralasan menunggu hasil judicial review dari Mahkamah Agung. 

"Saya sudah cek kemaren DPD DKI memang yang bersangkutan itu dicalegkan kembali karena masih sambil menunggu proses judicial review di Mahkamah Agung," kata Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/07/2018).

Menurut Dasco keputusan partainya mendaftarkan M Taufiq berdasarkan pada hasil rapat KPU, Bawaslu, Kemendagri, Kemenkum HAM serta Komisi II DPR RI terkait larangan mantan terpida korupsi nyaleg. Ia mengatakan saat ini peraturan PKPU tersebut masih menunggu gugatan di MA.

"Sehingga ketika mereka memberikan alasan tersebut ya kita kan mengikuti alur yang ada saja, ketika Judicial Review ditolak ya nanti kita akan sesuaikan dengan aturan yang ada," lanjutnya.

Dasco juga menyebutkan telah menandatangani pakta integritas. Ia mengaku telah sesuai dengan aturan yang ada dan berkonsultasi dengan Bawaslu DKI dan Bawaslu RI.

"Ya itu kan pakta integritas memang sudah ditandatangani. Tapi kemudian anturan yang lain juga bertolak belakang. Saya cek DPD DKI sudah melakukan konsultasi dgn Bawaslu baik DKI maupun RI," kata Dasco.

Sebelumnya Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufiq telah mendaftarkan diri ke KPU DKI pada Selasa malam 17 Juli 2018. Terkait dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2018, Taufiq meyakini akan menang dalam gugatannya ke Mahkamah Agung karena menurutnya peraturan tersebut bertabrakan dengan Undang-undang.

Muhammad Taufiq pernah terjerat kasus korupsi saat ia menjabat sebagai Ketua KPUD DKI Jakarta. Ia ditetapkan sebagi tersangka dalam kasus pengadaan barang dan alat peraga Pemilu 2004 serta divonis 18 bulan penjara pada 27 April 2004. Karena tindakan korupsinya tersebut, negara mengalami kerugian sebesar Rp. 488 juta.

Jelang debat, Zulkifli Hasan sarankan Prabowo-Sandi santai-santai
Rizal Ramli tak percaya lembaga survei
Ignasius Jonan mangkir, DPR kecewa
Anggota DPR banyak tak lapor harta kekayaan, ini kata sang Ketua
TKN pertimbangkan gelar pidato kebangsaan ala Jokowi
Arus modal masuk berpotensi buat IHSG naik hari ini
Kemendikbud tak ingin ada sekolah favorit
Ini tiga ciri pemerintahan Jokowi otoriter menurut Amien Rais
 Lagu Jogja Istimewa dijiplak pendukung Prabowo, Ini respons Kubu Jokowi
PKS nilai pidato Prabowo tepis anggapan pesimisme
Kubu Prabowo minta KPK periksa Tjahjo Kumolo terkait kasus Meikarta
Aktivis 98 desak negara serius tuntaskan kasus penculikan dan pelanggaran HAM
BPN bantah pidato Prabowo nihilkan prestasi Indonesia
Kubu Jokowi nilai Prabowo hanya daur ulang isu lama
Cinta dan kehilangan
Fetching news ...