Fahri nilai KPK sudah jadi lembaga politik

REPORTED BY: Insan Praditya

Fahri nilai KPK sudah jadi lembaga politik Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah

Wakil ketua DPR-RI Fahri Hamzah menuding Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah bertransformasi menjadi lembaga politik dalam menyelesaikan kasus korupsi. Fahri mencontohan kasus Bank Century yang diduga melibatkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di balik pencucian uang pembayaran pajak dan Bail out bank  Century.

"Ini skandalnya juga ada di KPK karena dia ada conflict of interest , dia udah jadi lembaga politik bukan lembaga hukum,karena dia selalu memilih-milih siapa yang ingin dilindungi siapa yang ingin dihancurkan," ujarnya di gedung DPR-MPR RI, Rabu (19/09/2018)

Menurutnya, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) melindungi kasus tersebut terkait kasus korupsi yang akan ditanganinya, hal tersebut dilakukan karena pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai kepentingan politik didalamnya.

"Tapi sesudah masuk ke KPK, oleh KPK itu diputar kembali dan kesan saya itu ada mafia yang melindungi kasus ini. Jelas saya walk out dari panitia khusus Century, gara gara saya mengatahui bahwa pimpinan KPK itu waktu memiliki conflict and interest," tegasnya.

Fahri menilai ada permainan antara KPK dengan Mafia yang terlibat kasus Century, sehingga tidak ada transparansi kepada publik dalam menyelesaikan kasus tersebut.

"Bank Century itu skandal nya itu ada dua, pertama skandal pada bank Century nya, dimana ada pembobolan uang dengan argumen yang ngawur dan akhirnya menggunakan uang negara  dan kedua skandal pada penutupan kasusnya," ujarnya.

Fahri menyebutkan bahwa Negar mengalami kerugin sebesar rp.6,7 triliun, akan tetapi hal itu tidak ditindaklanjuti.

"Kerugian negara terakhir, ada dua, waktu diaudit pertama rp.6,7 triliun, lalu setelah peristiwa terjadi namun gak diurusi," lanjutnya.

Sebelumnya, media asing asal Hongkong, Asia Sentinel mempublikasikan artikel investigasi terkait konspirasi pada kasus Bank Century. Dalam tulisan tersebut dikatakan bahwa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama 30 pejabat lain melakukan pencucian uang sebesar 12 Miliar Dolar atau setara rp.177 triliun.

"Kenapa terjadi seperti itu karena ada banyak aset yang pindah ke tangan orang lain padahal punya negara , yang itu membuat kerugiannya bertambah dan sampai sekarang tak ada kejelasan karena tak ada komitmen untuk menyelesaikan kasus ini," tutupnya.

 

TKN sambut baik PAN Sumsel yang membelot ke Jokowi
 Gerindra minta pemerintah lakukan audit E-KTP yang tercecer di Duren Sawit
PWJ desak usut tuntas pengeroyok wartawan di Polsek Ciracas
Komisi II nyatakan pentingnya netralitas PNS Banten
Bank BRI raih penghargaan tata kelola perusahaan terbaik
DPR nilai misi perdamaian sebagai modal Indonesia
Gerindra apresiasi pengakuan La Nyalla Mahmud yang sebar isu Jokowi PKI
IHSG menguat, namun saham dua perusahaan ini ajlok
DPR belum putuskan bentuk Pansus bahas e-KTP
DPR: saatnya fokus pada daerah kepulauan
Tips beli produk Puma original dengan harga murah
Utang menggunung Waskita Karya
Terlupakannya Asas keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi
Bantah pecat DPW Kalsel, PAN: Kami butuh Muhidin
DPR sebut pengrusakan Polsek Ciracas tindakan kekanak-kanakan
Fetching news ...