Fahri Hamzah kritisi penanganan gempa NTB

REPORTED BY: Insan Praditya

Fahri Hamzah kritisi penanganan gempa NTB Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengkritik birokrasi penanganan gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB). Ia menilai birokrasi yang dijalankan pemerintah merupakan birokrasi normal, bukan birokrasi bencana. Karena bayak sekali alur administrasi diikuti masyarakat bila ingin mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Setidaknya ada sebelas tahapan yang harus dilewati masyarakat korban gempa yaitu, verifikasi rumah, Surat Keputusan Kepala Daerah, buku rekening, pembagian buku rekening, sosialisasi, pemilihan minat rumah tahan gempa (Risha, Kayu, Konvensional), kelompok masyarakat, perencanaan teknis, penyusunan dokumen, pencairan serta laporan pertanggungjawaban (LPJ).

“Tahap penyiapan rumah yang kami pantau baru sampai pada persiapan dokumen. Yang ditinggali warga sekarang adalah Huntara atau rumah yang dibangun berasal dari bantuan lembaga kemanusiaan atau material yang disiapkan oleh pemerintah daerah,” terang Fahri kepada awak media di ruang kerjanya, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (10/10/2018).

Menurut Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu, sampai hari ini belum ada rumah hunian yang berasal dari bantuan stimulan yang sudah dihuni. Menurut informasi yang didapatnya, peletakan batu pertama pun bukan bersumber dari pagu anggaran bantuan stimulan.

Selain itu, Fahri juga menyampaikan bahwa rekening yang sudah terisi dari 186.090 rumah rusak yang terverifikasi baru mencapai 3,8 persen. Sedangkan realisasi rekening terisi untuk Kabupaten Lombok Utara sebagai epicentrum gempa masih sangat rendah yaitu 3,5 persen.

“Dana cash sudah ada di bank, bisa dicairkan bila birokrasi bencana diberlakukan. Kalau birokrasi berbelit harus buat LPJ dan sebagainya, bukan tidak mungkin akan menyebabkan masyarakat stres. Beri kepastian pada masyarakat, jangan dibiarkan menunggu dalam ketidakpastian,” pungkas Fahri.

Kubu Prabowo datangi KPU bahas 31 juta data siluman Kemendagri
Subsidi BBM 2018 sudah lampaui pagu
Merasa janggal, politisi Gerindra minta uji balistik penembakan DPR
Polres duga peluru yang nyasar ke DPR sama seperti Senin kemarin
Ibas nilai bekas tembakan baru DPR terkait peristiwa peluru nyasar kemarin
Wenny Warouw: DPR harus disisir
Anies: Program DP 0 persen hanya untuk masyarakat di atas UMP
Bamsoet nilai sistem politik di Indonesia lain sendiri
DPR kecam rencana pemindahan kedubes Australia ke Yerusalem
Dua bekas tembakan kembali ditemukan di DPR RI
Anies kaji tata ruang lapangan tembak Senayan terkait penembakan DPR
Indonesia desak Myanmar beri status kewarganegaraan Rohingnya
Terkait peluru nyasar, Fahri minta Anies relokasi lapangan tembak
Wakil Ketua MPR kritik 4 tahun kinerja Jokowi
PKS senang PDIP kritik Anies
Fetching news ...