Fahri Hamzah kritisi penanganan gempa NTB

REPORTED BY: Insan Praditya

Fahri Hamzah kritisi penanganan gempa NTB Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengkritik birokrasi penanganan gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB). Ia menilai birokrasi yang dijalankan pemerintah merupakan birokrasi normal, bukan birokrasi bencana. Karena bayak sekali alur administrasi diikuti masyarakat bila ingin mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Setidaknya ada sebelas tahapan yang harus dilewati masyarakat korban gempa yaitu, verifikasi rumah, Surat Keputusan Kepala Daerah, buku rekening, pembagian buku rekening, sosialisasi, pemilihan minat rumah tahan gempa (Risha, Kayu, Konvensional), kelompok masyarakat, perencanaan teknis, penyusunan dokumen, pencairan serta laporan pertanggungjawaban (LPJ).

“Tahap penyiapan rumah yang kami pantau baru sampai pada persiapan dokumen. Yang ditinggali warga sekarang adalah Huntara atau rumah yang dibangun berasal dari bantuan lembaga kemanusiaan atau material yang disiapkan oleh pemerintah daerah,” terang Fahri kepada awak media di ruang kerjanya, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (10/10/2018).

Menurut Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu, sampai hari ini belum ada rumah hunian yang berasal dari bantuan stimulan yang sudah dihuni. Menurut informasi yang didapatnya, peletakan batu pertama pun bukan bersumber dari pagu anggaran bantuan stimulan.

Selain itu, Fahri juga menyampaikan bahwa rekening yang sudah terisi dari 186.090 rumah rusak yang terverifikasi baru mencapai 3,8 persen. Sedangkan realisasi rekening terisi untuk Kabupaten Lombok Utara sebagai epicentrum gempa masih sangat rendah yaitu 3,5 persen.

“Dana cash sudah ada di bank, bisa dicairkan bila birokrasi bencana diberlakukan. Kalau birokrasi berbelit harus buat LPJ dan sebagainya, bukan tidak mungkin akan menyebabkan masyarakat stres. Beri kepastian pada masyarakat, jangan dibiarkan menunggu dalam ketidakpastian,” pungkas Fahri.

Meluruskan cara pandang tentang pernikahan dan keluarga
Charta Politica: Pemindahan posko pemenangan BPN ke Jateng hanya psywar
Reforma Agraria era Jokowi dinilai di lajur yang benar
Markas BPN pindah, TKD: Apa urgensinya?
PAN akan sanksi DPD membelot ke kubu Jokowi
Cara Khabib Nurmagomedov habiskan 100 ribu dolar pertamanya
DPR minta Kemendagri ungkap e-KTP tercecer
Ibu dan bayi perempuannya tewas karena dokter mabuk
Dua RS Belanda hentikan impor potongan tubuh manusia dari AS
Filipina batal beli helikopter Rusia karena takut AS
Sejumlah kapal perang Rusia masuki  India
Salah sebut gelar Nabi, Prabowo dituntut minta maaf ke umat Islam
Sandiaga ganti strategi, BPN pindah posko pemenangan
Berkarya sebut dosen Universitas Andalas latah dan tak paham tata negara
Ma'ruf Amin ajak santri tangkal kebohongan Jokowi PKI
Fetching news ...