PDIP tegaskan tak ada motif politik bergabungnya Yusril

REPORTED BY: Insan Praditya

PDIP tegaskan tak ada motif politik bergabungnya Yusril Yusril Ihza Mahendra

Politisi PDI-Perjuangan, Eva Kusuma Sundari menegaskan tidak ada motif politis tertentu mengenai langkah Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra yang menjadi pengacara hukum Jokowi-Maa'ruf pada pilpres 2019. Hal tersebut karena Yusril Ihza Mahendra murni menjadi pengacara probono bagi kandidat calon nomor 01 tersebut.

"Tidak, ini gayanya dia, kan semua pengacara nya punya probono ya, nah dia itu probononya capres capres," ujarnya di Jalan Tanah Abang III Jakarta,  Kamis (08/11/2018).

Untuk informasi, pro bono adalah suatu perbuatan mengenai pelayanan hukum yang dilakukan untuk kepentingan umum dan pihak tertentu tanpa memungut biaya sepeserpun.

Menurutnya, langkah Yusril menjadi Pengacara hukum tersebut sudah pernah dilakukan ketika Prabowo menjadi Capres pada pilpres 2014. Jadi hal tersebut bukan barang baru jika dia menawarkan pada posisi yang sama.

"Itu dilakukan dia di semua posisi ,dia sebagai pengacara pada pilpres sebelumnya," tegasnya.

"Saat dia menjadi pengacara Prabowo nya juga yang lalu juga probono, dan itu maunya pak yusril," lanjutnya.

Kendati demikian, Dia mengatakan motif Yusril yang sebenarnya adalah ingin berkontribusi untuk negara dan bangsa melalui jalur pengacara sukarela bagi Jokowi-Maa'ruf.

"Jadi dia ingin mengabadikan negara dan bangsa dan saatnya berkontribusi untuk kepentingan bangsa dan negara," jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil ketua umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono mengatakan langkah Yusril bergabung pada Jokowi-Maa'ruf merupakan hak otonominya dan Partai Bulan Bintang tersebut.

"Itu kan hak otonominya pak Yusril dan PBB," katanya dalam kesempatan yang sama.

Namun, ia mengatakan bahwa setiap keputusan pasti ada reaksi dari berbagai pihak, baik itu negatif maupun positif.

"Tapi memang kan ada reaksinya,  bisa jadi baik dan tidak," tutupnya.

 

 

TKD Jabar: Suara Jokowi-Ma'ruf di Priangan Barat dan Priangan Timur masih lemah
DPR desak Kemenag efisienkan pembuatan kartu nikah
Ma'ruf Amin: Masyarakat salah paham soal orang buta dan budek
Demokrat sepakat dengan Sandiaga soal genderuwo ekonomi di pemerintahan Jokowi
Kubu Prabowo sebut penurunan kemiskinan Jokowi kalah dengan Megawati dan Gusdur
DPR nilai sudah seharusnya standar nilai CPNS tinggi
Dispotdirga sosialisasi jurnalistik dan penggunaan internet TNI AU
Bamsoet: hentikan kenaikan harga beras medium
PT Petamburan minta putusan pengadilan dihormati
Kunjungan DPR ke Selandia Baru bahas isu strategis
Bro Sandi: Di masa depan, air akan lebih berharga dari emas
Sandiaga Uno akan beri cabai mulut politisi yang kasar
DPR sebut kartu nikah lebih efisien dari buku nikah
Fadli Zon nilai Sandiaga langkahi makam tokoh NU tak berdampak bagi bangsa
Rocky Gerung: istilah politik genderuwo Jokowi dangkal dan konyol
Fetching news ...