Demokrat sepakat dengan Sandiaga soal genderuwo ekonomi di pemerintahan Jokowi

REPORTED BY: Insan Praditya

Demokrat sepakat dengan Sandiaga soal genderuwo ekonomi di pemerintahan Jokowi Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean

Kepala Divisi Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahean membenarkan pernyataan Sandiaga Uno yang menuding adanya genderuwo ekonomi di pemerintah. Hal itu disebabkan oleh tidak bertumbuhnya ekonomi secara signifikan.

"Apa yang disampaikan oleh Sandi itu benar. Ada 'genderuwo ekonomi' yang menakutkan karena ekonomi tak kunjung tumbuh," ujarnya di gedung DPR-MPR RI Jakarta, Selasa (13/11/2018).

Menurutnya, 'genderuwo ekonomi' sangat menakutkan masyarakat dan pengusaha. Tapi tidak menakutkan bagi pengusaha pendukung penguasa,sehingga menyebabkan dunia usaha tidak sehat.

"Pengusaha ketakutan, dunia usaha tidak sehat, hanya sehat bagi para pendukung penguasa saja," tegasnya.

Kendati demikian, Dia mengatakan bahwa genderuwo yang paling menakutkan yakni genderuwo di kerajaan pajak yang bersifat tirani, sehingga seakan-akan mencekik para pengusaha

"Genderuwo yang paling menakutkan adalah kejaran pajak yang membuat pengusaha makin tertekan," tutupnya.

Menanggapi hal tersebut,Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf, Ace Hasan Syaidzly  mengatakan istilah 'genderuwo ekonomi'  Sandiaga tidak berdasarkan pada fakta yang objektif di lapangan. Ace berpendapat, narasi yang muncul hanya berdasar pada narasi yang bersifat "pesimistis".

"Bagi kami, 'genderuwo ekonomi' tecermin dari pernyataan para politisi yang selalu menakut-nakuti rakyat dengan narasi yang pesimistis dan ketidakpastian ekonomi yang sebetulnya tidak sesuai dengan fakta objektif yang dihadapi masyarakat," ujarnya dalam keterangan kepada wartawan, Selasa (13/11/2018).

 

Wacana dekriminalisasi pengguna narkoba dalam RUU
TKN sambut baik PAN Sumsel yang membelot ke Jokowi
 Gerindra minta pemerintah lakukan audit E-KTP yang tercecer di Duren Sawit
PWJ desak usut tuntas pengeroyok wartawan di Polsek Ciracas
Komisi II nyatakan pentingnya netralitas PNS Banten
Bank BRI raih penghargaan tata kelola perusahaan terbaik
DPR nilai misi perdamaian sebagai modal Indonesia
Gerindra apresiasi pengakuan La Nyalla Mahmud yang sebar isu Jokowi PKI
IHSG menguat, namun saham dua perusahaan ini ajlok
DPR belum putuskan bentuk Pansus bahas e-KTP
DPR: saatnya fokus pada daerah kepulauan
Tips beli produk Puma original dengan harga murah
Utang menggunung Waskita Karya
Terlupakannya Asas keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi
Bantah pecat DPW Kalsel, PAN: Kami butuh Muhidin
Fetching news ...