Fahri Hamzah: pemerintah miliki kekuasaan di atas 50 persen

REPORTED BY: Insan Praditya

Fahri Hamzah: pemerintah miliki kekuasaan di atas 50 persen Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan bahwa pemerintah hingga saat ini masih memiliki kekuasaan di atas 50 persen karena memiliki instrumen Perppu. Menurut Fahri, seharusnya DPR RI menjadi lembaga yang independen dari semua pengaruh dan intervensiHal ini penting guna menjaga check and balances dalam negara demokrasi. Namun faktanya, hingga kini DPR RI belum terlalu independen.

“Saya sering mengatakan dalam legislasi, kuasa eksekutif menurut saya di atas 50 persen apalagi eksekutif punya instrumen Perppu,” kata Fahri saat menjadi pembicara di seminar yang bertajuk ‘Penguatan Kelembagaan DPR Menuju Lembaga Perwakilan Modern' di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan.

Contoh lain di bidang anggaran, Fahri menuturkan bahwa fungsi budgeting di DPR RI sangat lemah. “Dalam hal budget itu apa lagi. Apa yang terjadi kalau kita bilang fungsi budgeting di DPR ini lemah sekali, karena poroposalnya dari pemerintah dan begitu datang proposal itu fix,” imbuh Fahri.

Sehingga Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) ini ia menilai bahwa check and balances tidak berjalan dengan baik. Karena itu independensi legislatif sangat diperlukan. Seminar ini pun menurut Fahri bisa menjadi medium untuk melengkapi roadmap terkait upaya penguatan parlemen di masa mendatang.

“Pertemuan hari ini adalah melengkapi rute dan roadmap. Ada beberapa usulan terakhir, kita memerlukan draf undang-undang untuk melengkapi konsep tadi. Kita ingin kawasan ini perlu di-secure dengan undang-undang. Ada juga usulan supaya kita membentuk melalui RUU etika lembaga perwakilan, tidak hanya memberdayakan DPR pusat, tapi juga DPRD," tandasnya.

Masih dalam seminar ini, legislator daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB) ini pun juga menjelaskan history DPR RI yang cukup panjang yang dimulai dengan dibentuknya KNIP hingga sempat memasuki fase demokrais liberal hingga terpimpin, orde lama, orde baru dan reformasi.

Karenanya dari segi perjalanan historis, proses penguatan parlemen adalah hal yang sepatutnya dilakukan. Ironi ketika dalam proses kerja-kerja di DPR RI pun masih terintervensi dari eksekutif. “Seharusnya DPR adalah dunianya sendiri,” tegas Fahri.

Turut hadir dalam seminar tersebut pakar hukum dan tata negara Margarito Kamis dan Irman Putra Sidin, Peneliti UGM Ari Sujito dan Kepala Badan Keahlian DPR RI Johnson Rajagukguk. Turut hadir dalam seminar ini sejumlah pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

TKN sambut baik PAN Sumsel yang membelot ke Jokowi
 Gerindra minta pemerintah lakukan audit E-KTP yang tercecer di Duren Sawit
PWJ desak usut tuntas pengeroyok wartawan di Polsek Ciracas
Komisi II nyatakan pentingnya netralitas PNS Banten
Bank BRI raih penghargaan tata kelola perusahaan terbaik
DPR nilai misi perdamaian sebagai modal Indonesia
Gerindra apresiasi pengakuan La Nyalla Mahmud yang sebar isu Jokowi PKI
IHSG menguat, namun saham dua perusahaan ini ajlok
DPR belum putuskan bentuk Pansus bahas e-KTP
DPR: saatnya fokus pada daerah kepulauan
Tips beli produk Puma original dengan harga murah
Utang menggunung Waskita Karya
Terlupakannya Asas keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi
Bantah pecat DPW Kalsel, PAN: Kami butuh Muhidin
DPR sebut pengrusakan Polsek Ciracas tindakan kekanak-kanakan
Fetching news ...