KPU akan data pemilih disabilitas mental, bukan gila

REPORTED BY: Insan Praditya

KPU akan data pemilih disabilitas mental, bukan gila Ketua KPU, Arief Budiman

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan KPU tidak mendata orang yang gangguan jiwa untuk masuk sebagai pemilih di Pemilu 2019. Ia mengatakan KPU hanya mendata mereka yang disabilitas mental.

"KPU tidak mendata orang yang dibayangkan oleh banyak orang itu psikosis (gangguan jiwa) ya gelandangan. Dia itu mengenal dirinya saja tidak mampu, dia itu bahkan makan sembarangan. Bukan yang itu atau yang seringkali disebut orang gila," kata Arief saat ditemui wartawan di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (06/12/2018).

Arief mengatakan disabilitas mental memiliki kategori diantaranya kategori ringan, sedang dan berat. Oleh karena itu, menurutnya berdasarkan keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) semua warga yang mampu wajib didata.

"Di dalam ketentuannya, semua orang, semua warga yang memenuhi syarat sebagai pemilih, wajib di data. Tapi untuk menggunakan hak pilihnya, kalau emang saat hari pemungutan suara dia tidak mampu, maka dia akan dikeluarkan," ujarnya.

Selanjutnya, Arief mengatakan pendataan sudah dilakukan sejak pilkada tahun 2015. Ia mengatakan hal itu dilakukan berdasarkan keputusan MK.

"Sebetulnya apa yang kita lakukan sekarang ini itu sudah kita lakukan sejak pilkada 2015, sejak ada putusan Mahkamah Konstitusi itu," pungkasnya.

 

TKN sambut baik PAN Sumsel yang membelot ke Jokowi
 Gerindra minta pemerintah lakukan audit E-KTP yang tercecer di Duren Sawit
PWJ desak usut tuntas pengeroyok wartawan di Polsek Ciracas
Komisi II nyatakan pentingnya netralitas PNS Banten
Bank BRI raih penghargaan tata kelola perusahaan terbaik
DPR nilai misi perdamaian sebagai modal Indonesia
Gerindra apresiasi pengakuan La Nyalla Mahmud yang sebar isu Jokowi PKI
IHSG menguat, namun saham dua perusahaan ini ajlok
DPR belum putuskan bentuk Pansus bahas e-KTP
DPR: saatnya fokus pada daerah kepulauan
Tips beli produk Puma original dengan harga murah
Utang menggunung Waskita Karya
Terlupakannya Asas keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi
Bantah pecat DPW Kalsel, PAN: Kami butuh Muhidin
DPR sebut pengrusakan Polsek Ciracas tindakan kekanak-kanakan
Fetching news ...