Mendagri: Penjualan blanko e-KTP murni tindak kejahatan

REPORTED BY: Insan Praditya

Mendagri: Penjualan blanko e-KTP murni tindak kejahatan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan penjualan blangko KTP elektronik murni karena tindak kejahatan dan bukan masalah sistem keamanan yang jebol. Ia mengatakan pihaknya sudah melacak penjual blangko KTP elektronik di Toko Online dan menemukan pelakunya.

"Tidak benar ada pemberitaan bahwa sistem jebol itu, tidak. Setelah kita lacak baik di toko online termasuk orangnya ketemu bahwa si anak yang menjual ini mencuri blanko KTP Elektronik punya ayahnya. Ayahnya kebetulan Kepala Dinas Dukcapil di Lampung," kata Tjahjo saat ditemui wartawan di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (06/12/2018).

Tjahjo mengatakan pelaku sudah ditangkap oleh pihak kepolisian, tetapi data pada KTP elektronik tersebut tidak jebol.

"Karena udah terdata lengkap, ayahnya udah ketangkep, anaknya udah ketangkep. Pak Dirjen juga lapor ke kepolisian. Jadi, kalau terkait dengan data sampai jebol, tidak ada, murni kejahatan," ujarnya.

Senada dengan itu, Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh mengatakan sejak dilaporkan oleh media terjadi penjualan blangko KTP elektronik di toko online, pihaknya langsung berkoordinasi dengan toko online tersebut untuk mendapatkan data pelaku.

"Terlacak bahwa blanko ini  berasal dari kabupaten Tulangbawang, Lampung. Kami tahu blanko ini kami berikan ke daerah itu tanggal 13 maret karena setiap kami memberikan ke daerah itu terdata lengkap sekali, chip nomor berapa, kotak nomor berapa, ke daerah mana. Jadi, kalau ada orang menyebarluaskan blanko secara tidak bertanggung jawab, cepat sekali kami melacaknya," jelasnya.

Selanjutnya, Zudan mengatakan penjual atau yang mendistribusikan KTP elektronik akan terjerat Undang-undang Adminduk. Oleh karena itu, ia mengimbau toko online tidak memfasilitasi mereka yang menjual blanko KTP elektronik.

"Sanksi tadi sesuai dengan UU Adminduk siapa pun yang menjual mendistribusikan KTP elektronik melawan hukum, sanksinya menyimak pidana 10 tahun dan denda satu miliar. Oleh karena itu, saya minta toko online itu berhentilah memfasilitasi ini karena penegak hukum akan bertindak keras," pungkasnya.

Sebelumnya, blangko Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) asli dengan label resmi dari pemerintah beredar diperjualbelikan di pasar dan di toko online. KTP elektronik dijual dengan harga bervariasi mulai dari Rp100.000 hingga Rp200.00. Saat ini Kemendagri sudah menangkap pelaku dan masih menelusuri pihak lain yang menjual KTP elektronik.

TKN sambut baik PAN Sumsel yang membelot ke Jokowi
 Gerindra minta pemerintah lakukan audit E-KTP yang tercecer di Duren Sawit
PWJ desak usut tuntas pengeroyok wartawan di Polsek Ciracas
Komisi II nyatakan pentingnya netralitas PNS Banten
Bank BRI raih penghargaan tata kelola perusahaan terbaik
DPR nilai misi perdamaian sebagai modal Indonesia
Gerindra apresiasi pengakuan La Nyalla Mahmud yang sebar isu Jokowi PKI
IHSG menguat, namun saham dua perusahaan ini ajlok
DPR belum putuskan bentuk Pansus bahas e-KTP
DPR: saatnya fokus pada daerah kepulauan
Tips beli produk Puma original dengan harga murah
Utang menggunung Waskita Karya
Terlupakannya Asas keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi
Bantah pecat DPW Kalsel, PAN: Kami butuh Muhidin
DPR sebut pengrusakan Polsek Ciracas tindakan kekanak-kanakan
Fetching news ...