Kinerja DPR tak efektif, PSI tuntut transparansi anggaran

REPORTED BY: Insan Praditya

Kinerja DPR tak efektif, PSI tuntut transparansi anggaran Gedung DPR-MPR-DPD RI

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai kinerja DPR periode 2014-2019 tidak efektif. Politisi PSI, Rian Ernest mengungkapkan kinerja DPR tahun ini tak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Sebab, menurutnya, hanya 6 Rancangan Undang-undang (RUU) yang masuk prioritas Prolegnas yang disahkan DPR dari 52 RUU.

"Pada 2017, hanya 6 dari 52 RUU yang masuk prioritas prolegnas yang disahkan oleh DPR- Rl. Tahun sebelumnya hanya 7 dari 47 RUU," kata Rian saat ditemui wartawan di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (07/12/2018).

Menurut Rian, anggaran DPR RI naik dari Rp.4,2 triliun menjadi Rp.5,7 triliun, sementara Undangan-undangan yang diselesaikan sedikit. Ia menilai kinerja DPR tidak berjalan dengan baik.

"Artinya DPR kita semakin tidak efisien dilihat dari sisi anggaran dibandingkan dengan Undang-undang yang dihasilkannya," ujarnya.

Selanjutnya, Rian mengatakan di luar fungsi legislasi, DPR juga memiliki fungsi anggaran dan pengawasan. Namun, menurutnya kinerja DPR paling mudah dilihat dari fungsi legislasi ini.

"Kasarnya, dengan anggaran Rp.4,2 triliun tahun lalu, DPR dapat menghasilkan 6 untuk. Dengan tambahan biaya Rp.1,5 triliun, hasilnya malah turun menjadi hanya dua per tiganya saja," jelasnya.

Senada dengan itu, Politisi PSI Sigit Widodo mengungkapkan beberapa modus penghamburan uang rakyat oleh DPR salah satunya adalah kunjungan kerja yang tidak transparan. Ia meminta DPR membuka seluruh laporan anggaran kunjungan kerja.

"PSI 'Bersih-bersih DPR' meminta DPR-RI untuk membuka anggaran dan laporan seluruh kunjungan kerja di masa reses maupun di luar masa reses di dalam dan di luar negeri dan meminta agar DPR membuka seluruh biaya yang digunakan untuk rapat-rapat penyusunan RUU," pungkasnya.

 

TKN sambut baik PAN Sumsel yang membelot ke Jokowi
 Gerindra minta pemerintah lakukan audit E-KTP yang tercecer di Duren Sawit
PWJ desak usut tuntas pengeroyok wartawan di Polsek Ciracas
Komisi II nyatakan pentingnya netralitas PNS Banten
Bank BRI raih penghargaan tata kelola perusahaan terbaik
DPR nilai misi perdamaian sebagai modal Indonesia
Gerindra apresiasi pengakuan La Nyalla Mahmud yang sebar isu Jokowi PKI
IHSG menguat, namun saham dua perusahaan ini ajlok
DPR belum putuskan bentuk Pansus bahas e-KTP
DPR: saatnya fokus pada daerah kepulauan
Tips beli produk Puma original dengan harga murah
Utang menggunung Waskita Karya
Terlupakannya Asas keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi
Bantah pecat DPW Kalsel, PAN: Kami butuh Muhidin
DPR sebut pengrusakan Polsek Ciracas tindakan kekanak-kanakan
Fetching news ...