News Law

Korupsi, Zumi Zola dibui enam tahun

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Korupsi, Zumi Zola dibui enam tahun Gubernur Jambi 2016-2021, Zumi Zola Zulkifli

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menyatakan Gubernur Jambi 2016-2021, Zumi Zola Zulkifli, bersalah telah menerima dan memberikan suap terkait pengesahan APBD Tahun Anggaran 2018 dan 2018.

Zumi divonis enam tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan.

"Mengadili, menyatakan terdakwa Zumi Zola Zulkifli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan kesatu pertama dan dakwaan kedua pertama," kata Ketua Majelis Hakim, Yanto, saat membacakan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (06/12/2018).

Vonis itu karena Zumi dinilai terbukti menerima gratifikasi dan memberikan suap kepada anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 terkait pengesahan APBD Tahun Anggaran 2018 dan 2018.

Majelis hakim juga menjatuhkan tambahan pidana untuk Zumi berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun sejak selesai menjalani pidana pokok.

Selain itu, Majelis hakim juga sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang tidak menetapkan terdakwa Zumi sebagai justice collaborator (JC).

Adapun hal yang memberatkan, perbuatan Zumi tidak mendukung program pemerintah yang tengah gencar memberantas korupsi.

Sementara itu, hal yang meringankan adalah Zumi menyesali perbuatannya, berlaku sopan selama persidangan, belum pernah dihukum, dan telah mengembalikan uang Rp300 juta.

Wacana dekriminalisasi pengguna narkoba dalam RUU
TKN sambut baik PAN Sumsel yang membelot ke Jokowi
 Gerindra minta pemerintah lakukan audit E-KTP yang tercecer di Duren Sawit
PWJ desak usut tuntas pengeroyok wartawan di Polsek Ciracas
Komisi II nyatakan pentingnya netralitas PNS Banten
Bank BRI raih penghargaan tata kelola perusahaan terbaik
DPR nilai misi perdamaian sebagai modal Indonesia
Gerindra apresiasi pengakuan La Nyalla Mahmud yang sebar isu Jokowi PKI
IHSG menguat, namun saham dua perusahaan ini ajlok
DPR belum putuskan bentuk Pansus bahas e-KTP
DPR: saatnya fokus pada daerah kepulauan
Tips beli produk Puma original dengan harga murah
Utang menggunung Waskita Karya
Terlupakannya Asas keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi
Bantah pecat DPW Kalsel, PAN: Kami butuh Muhidin
Fetching news ...