Facebook dan Twitter sebut ratusan juta warga AS lihat unggahan politik dari Rusia

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Facebook dan Twitter sebut ratusan juta warga AS lihat unggahan politik dari Rusia

Facebook Inc mengatakan operator di Rusia menmpublikasikan sekitar 80 ribu unggahan di media sosial sosial tersebut selama lebih dari dua tahun, berkaitan dengan politik Amerika Serikat, dan dilihat sekitar 126 juta warga AS.

Data terakhir Facebook mengenai unggahan yang berkaitan dengan Rusia, seperti diberitakan Reuters, mungkin menjangkau lebih dari separuh populasi AS yang memiliki hak pilih, lebih banyak dari temuan mereka sebelumnya.

Data tersebut dimasukan ke keterangan tertulis yang diberikan untuk pembuat kebijakan AS, sebelum sidang yang mendengarkan keterangan dari perusahaan media sosial dan teknologi tentang campur tangan Rusia di Pilpres AS.

Penasihat umum Facebook, Colin Stretch, dalam keterangan tertulis itu menyatakan, 80.000 unggahan tersebut merupakan bagian kecil dari konten Facebook, setara dengan satu dari 23.000.

Unggahan tersebut melanggar kebijakan Facebook, seperti menggunakan akun palsu.

80 ribu unggahan itu disirakan antara Juni 2015 hingga Agustus 2017, kebanyakan mengenai pesan politis seperti hubungan antar-ras.

Twitter secara terpisah menemukan 2.752 akun berkaitan dengan Rusia, menurut sumber, angkanya meningkat dari laporan September lalu sebanyak 201 akun.

Google, dalam keterangan tertulis, menyatakan temuan belanja iklan sebanyak 4.700 dolar selama siklus Pilpres 2016.

Pejabat dari Facebook, Twitter, dan Google dijadwalkan hadir di hadapan Komite Kongres pekan ini, mengenai keterlibatan Rusia dalam penyebaran informasi sebelum dan sesudah Pemilu 2016.

Tuduhan peretasan

Sebelumnya, Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (National Security Agency) melaporkan adanya campur tangan peretas (hacker) Rusia dalam proses pemilihan umum Presiden AS tahun lalu.

Menurut NSA, peretas Rusia mencoba untuk berkompromi dengan lebih dari 100 organisasi pemerintah negara bagian serta perusahaan perangkat lunak pemungutan suara, tepat satu hari sebelum pemilu digelar.

Laporan rahasia NSA, seperti dikutip situs CNET, pada Juni 2017, merinci bagaimana peretas yang berasal dari militer Rusia itu mencoba untuk menolak pejabat pemilihan AS dan VR Systems.

VR adalah sebuah perusahaan teknologi yang menciptakan perangkat lunak pemilihan untuk delapan negara bagian yakni California, Florida, Illinois, New York, North Carolina, Indiana, Virginia dan West Virginia.

Hal ini terjadi pada akhir Oktober 2016. Laporan ini diterbitkan oleh The Intercept pada Senin, 5 Juni kemarin. CBS News, induk perusahaan CNET, langsung mengkonfirmasi keaslian laporan NSA tersebut.

Serangan siber dan pengaruh Rusia dalam pemilihan presiden 2016 terus terngiang di Gedung Putih. Beberapa penyelidikan difokuskan pada kemungkinan hubungan calon Presiden Donald Trump dan pemerintah Rusia, selama kampanye berlangsung.

Biro Federal Investigasi (FBI) meluncurkan penyelidikan formal mengenai hubungan antara kampanye Trump dengan serangan siber asing. Namun, Trump membantah laporan tentang peretas Rusia yang mencampuri urusan internal.

Presiden Rusia Vladimir Putin membantah hacker negaranya mengganggu pemilu AS.

Kubu Prabowo datangi KPU bahas 31 juta data siluman Kemendagri
Subsidi BBM 2018 sudah lampaui pagu
Merasa janggal, politisi Gerindra minta uji balistik penembakan DPR
Polres duga peluru yang nyasar ke DPR sama seperti Senin kemarin
Ibas nilai bekas tembakan baru DPR terkait peristiwa peluru nyasar kemarin
Wenny Warouw: DPR harus disisir
Anies: Program DP 0 persen hanya untuk masyarakat di atas UMP
Bamsoet nilai sistem politik di Indonesia lain sendiri
DPR kecam rencana pemindahan kedubes Australia ke Yerusalem
Dua bekas tembakan kembali ditemukan di DPR RI
Anies kaji tata ruang lapangan tembak Senayan terkait penembakan DPR
Indonesia desak Myanmar beri status kewarganegaraan Rohingnya
Terkait peluru nyasar, Fahri minta Anies relokasi lapangan tembak
Wakil Ketua MPR kritik 4 tahun kinerja Jokowi
PKS senang PDIP kritik Anies
Fetching news ...